Dasar Hukum Organisasi Advokat (UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Pasal 1)

Dalam Undang-Undang ini khususnya Pasal 1 dalam Undang-Undang ini memberikan definisi terkait beberapa istilah terkait dengan ketentuan umum. Berikut adalah rangkuman dan penjelasan definisi-definisi Berikut ini:

1. Advokat: Merupakan individu yang profesional dalam memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
2. Jasa Hukum: Mengacu pada layanan yang diberikan oleh Advokat, termasuk memberikan konsultasi hukum, memberikan bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, serta melakukan tindakan hukum lainnya untuk kepentingan hukum klien.
3. Klien: Merujuk kepada individu, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima layanan hukum dari Advokat.
4. Organisasi Advokat: Adalah organisasi profesi yang didirikan berdasarkan Undang-Undang ini, yang menjadi wadah bagi para Advokat untuk berkolaborasi, berbagi informasi, dan memajukan profesi.
5. Pengawasan: Adalah serangkaian tindakan teknis dan administratif yang diambil terhadap Advokat guna memastikan bahwa mereka menjalankan praktik profesinya sesuai dengan kode etik profesi dan peraturan hukum yang mengatur praktik Advokat.
6. Pembelaan Diri: Hak dan kesempatan yang diberikan kepada Advokat untuk menyatakan alasan dan sanggahan terhadap situasi yang merugikan mereka dalam menjalankan profesinya atau dalam kaitannya dengan organisasi profesi.
7. Honorarium: Merupakan imbalan yang diterima oleh Advokat atas jasa hukum yang diberikan kepada Klien, sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan.
8. Advokat Asing: Mengacu pada Advokat yang memiliki kewarganegaraan asing dan menjalankan praktik profesinya di wilayah Republik Indonesia sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan hukum.
9. Bantuan Hukum: Merupakan layanan hukum yang diberikan oleh Advokat secara gratis kepada Klien yang tidak mampu.
10. Menteri: Merujuk kepada menteri yang memiliki tanggung jawab dalam bidang hukum dan perundang-undangan.

Dengan memberikan definisi yang jelas terkait istilah-istilah ini, Pasal 1 Undang-Undang membantu memastikan pemahaman yang konsisten dan tepat dalam penggunaan istilah-istilah tersebut di seluruh konteks hukum yang relevan.

Untuk lebih lengkapnya bisa dilihat di Anotasi_108_Anotasi Jefri UU 18 Tahun 2003 Advokat