Ketum PERADI Utama Prof. Hardi Fardiansyah: Undang-Undang Bagus Sekalipun Akan Sia-Sia Tanpa Integritas Aparat!

Persoalan krusial penegakan hukum di Indonesia bukan lagi terletak pada buruknya regulasi, melainkan pada krisis komitmen moral para pelaksananya. Ketentuan hukum sebaik apa pun dirancang akan lumpuh di tangan oknum yang mengabaikan keadilan substantif.

Peringatan keras ini disuarakan langsung oleh Ketua Umum Peradi Utama, Prof. Dr. Hardi Fardiansyah, S.E., S.H., S.I.P., M.H., M.A., M.Ec.Dev, dalam Seminar Nasional bertajuk “Refleksi Kritis Atas Kinerja Aparat Penegak Hukum (APH) Menjelang Satu Tahun Berlakunya KUHP Nasional” di Universitas 17 Agustus Jakarta

“Undang-undangnya semua sudah cukup baik, sudah cukup bagus.Tinggal kita sebagai praktisi hukum, masyarakat hukum, dan penegak hukum menjalankan undang-undang itu dengan benar, tidak memihak, sesuai dengan keadilan yang sesungguhnya,” tegas Prof. Hardi di hadapan civitas akademika dan pemerhati hukum.

Murni Evaluasi Hukum, Bukan Panggung PolitikDi tengah panasnya dinamika nasional, Prof. Hardi menegaskan bahwa forum ilmiah tersebut murni merupakan wadah evaluasi objektif atas kinerja satu tahun pemberlakuan KUHP Nasional. Fokus utama diskusi diarahkan pada tanggung jawab profesi serta ketegakan kode etik advokat demi menjaga marwah keadilan, bukan untuk kepentingan politik praktis mana pun.”Hukum sebenarnya sudah berjalan bagus. Tinggal orangnya mau atau tidak menjalankannya dengan benar.

Kalau hukumnya dibuat sebagus apa pun, tetapi tidak dijalankan dengan benar dan adil, akan sia-sia hukum itu,” tandasnya.Ia juga mengingatkan bahwa profesi advokat memegang beban moral yang berat. Advokat tidak sekadar dituntut pintar secara legal formal, melainkan wajib menjunjung tinggi etika dan integritas dalam mendampingi masyarakat mencari keadilan.

Sikat Tegas Kasus Penyadapan dan Usut Tanpa Pandang BuluMenyoroti buah bibir publik terkait dugaan kasus penyadapan, Guru Besar sekaligus pimpinan organisasi advokat mandiri ini bersikap tegas. Menurutnya, jika bukti permulaan telah terpenuhi dan unsur hukum tertangkap tangan terpenuhi, aparat penegak hukum wajib bertindak tegas tanpa keraguan sesuai prosedur.

Kendati demikian, ia mengingatkan agar proses hukum berjalan di atas rel peradilan yang transparan dan seadil-adilnya.Disinggung mengenai potensi keterlibatan aktor-aktor “besar” atau pihak berkedudukan tinggi, Prof. Hardi menyerahkan sepenuhnya kepada profesionalisme penyidik. Jika penegakan hukum ditegakkan secara objektif dan imparsial, misteri keterlibatan pihak lain dipastikan bakal terkuak secara terang-benderang.”Kalau hukum dibawa ke arah yang seadil-adilnya, seharusnya bisa terungkap.

Tetapi kita lihat saja perkembangan penyidikannya. Kita tidak boleh mendahului dengan dugaan yang belum terbukti,” ulas tokoh pengayom advokat dan paralegal nusantara ini.Seruan Moral: Tegakkan Hukum dengan Santun dan BeretikaMenutup pandangannya, Prof. Hardi melayangkan pesan menohok bagi seluruh elemen bangsa.

Perjuangan menegakkan keadilan harus ditempuh melalui cara-cara yang bermartabat, beretika, dan bersandar penuh pada undang-undang.Ia dengan tegas melarang pembentukan opini liar, fitnah, maupun upaya mendiskreditkan pihak lain tanpa sokongan bukti yang valid.”Jalankan hukum dengan benar, jalankan hukum dengan adil, dengan sopan santun dan etika. Jangan sampai ada keberpihakan atau mendiskreditkan pihak-pihak tertentu, tetapi tidak ada bukti. Jalankan hukum sesuai undang-undang yang berlaku,” pesannya penuh penekanan.

Refleksi nasional ini diharapkan menjadi momentum kebangkitan moral insan hukum Indonesia. Sebab, di tangan para penegak hukum yang berani dan jujurlah, keadilan sejati bagi seluruh rakyat Indonesia dapat diwujudkan, tegasnya.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top