Kelahiran Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 mengenai Advokat menandai tonggak penting dalam evolusi advokasi di tanah air. UU ini tidak hanya memberikan definisi dan ketentuan terhadap profesi Advokat, tetapi juga menandai kebutuhan akan sebuah wadah yang komprehensif dan representatif bagi para praktisi hukum di Indonesia. Seiring dengan kelahiran Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 yang memberikan […]
Sejarah Peradi Utama Read More »
Dalam Undang-Undang ini khususnya Pasal 1 dalam Undang-Undang ini memberikan definisi terkait beberapa istilah terkait dengan ketentuan umum. Berikut adalah rangkuman dan penjelasan definisi-definisi Berikut ini: Dengan memberikan definisi yang jelas terkait istilah-istilah ini, Pasal 1 Undang-Undang membantu memastikan pemahaman yang konsisten dan tepat dalam penggunaan istilah-istilah tersebut di seluruh konteks hukum yang relevan. Untuk
Dasar Hukum Organisasi Advokat (UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Pasal 1) Read More »
Menurut Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Pidana berkaitan erat dengan hukum pidana dan merupakan serangkaian aturan yang mengatur bagaimana lembaga pemerintah yang berwenang, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, bertindak untuk mencapai tujuan negara melalui penerapan hukum pidana. Eddy O.S. Hiariej menambahkan bahwa inti dari Hukum Acara Pidana adalah mengatur prosedur-prosedur yang meliputi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, interogasi
Apa esensi sebenarnya dari Hukum Acara Pidana? Read More »
